Arsip Tag: Pajak

Cara Pengisian SPT Blangko 1770 Untuk Pengusaha 1% dari Omset, PPh Final PP46/2013


image

buat catatan pendapatan seperti ini

Yang pertama dilakukan adalah rekap jumlah pajak yang sudah anda setor tiap bulan selama tahun SPT. Misal sekarang 2016, ya berarti rekap aja setoran pajak anda selama 2015 dari bulan Januari-Desember lalu dikalikan 100%. Jika pada Januari 2015 anda setor pajak 10.000/berarti penghasilan kotornya adalah 1juta.  Jangan sampai lebih atau kurang bayar, karena bila kurang bayar maka anda harus melunasi dulu baru bisa diterima SPT-nya.

Baca lebih lanjut

Salutt. Tak ada kenaikan pajak motor untuk wilayah Jawa Timur


Salut dan terima kasih untuk pemprov Jatim. Tahun ini sama sekali tidak ada kenaikan pajak kendaraan rosa empat.

Padahal yg namanya kenaikan pajak kendaraan bermotor itu sudah hukum alam di Indonesia.

Semoga pemeliharaan dan penambahan jalan di wilayah Jatim tetap bagus terlaksana. Kalau jelek itu biasanya jalan states milik kabupaten.

Untuk wilayah plat AE. Magetan yg paling parah kondisi jalannya. Terutama jalan states penghubung antar desa.

Pajak tahun 2013

image

PKB: 1.594.500
SWD:    143.000 … saya gak faham ini apa.

Naghh di tahun 2014 ternyata sama plek. Tidak ada kenaikan harga. saluttt

image

Yang bikin senewen adalah pungutan preman aka. parkir berlangganan yg harus dibayar Rp 20rb.

Ehh pas keluar dari bank tetep aja bayar parkir ke juru parkir. Gasyutt tenan.

image

Pajak semakin Gila dan ngGilani!


66 tahun kita merdeka, dan selalu saja kita dicekoki bahwa zaman penjajahan Belanda itu nggak enak. Ditindas, dizolimi, dipajeki, dissuruh kerja paksa dll … kita sambung di artikel “Perang Kemerdekaan untuk Siapa?”

BaCk to Laptop 8o

Padahal sekarang aja, rakyat non PNS sudah terjajah. Anggaran belanja Negara 80% habis untuk memanjakan kaum bernama PNS sedang yang non-PNS mati tercekik Pajak … yang ujung-ujungnya, si Pajak itu masuk dan habis buat Anggaran belanja Negara. sudrun! …  nasib rakyat swasta, sama dengan rakyat terjajah, WNA! 😈

Termasuk yang terbaru nihh, massak mau nyepak bola saja harus bayar pajak. Pulsa dipajaki, Sabun mandi juga dipajaki, motor dipajaki, makan di restoran juga dipajaki, bandwith juga kena pajak … sekalian saja kata “pajak” diganti menjadi “palak”.

NPWP … Nomer Penjajahan Wajib Pajak?


Meski di tahun ini ke luar negeri bebas fiskan buat yang punya NPWP maupun Non-NPWP, tapi jangan anggap remeh keberadaan NPWP.

Bisa-bisa kesambet sama pemerintah kita yang selalu ribut soal pajak, tapi nggak peduli sama subsidi untuk rakyat. Ingat!, subsidi bukan hanya untuk rakyat miskin dan kurang mampu, yang jujur dan rajin bayar pajak juga punya hak yang sama dalam subsidi ….. jadi jangan dikorupsi bung! 😈

Berikut adalah sanksi penjeratan … mirip tipis dengan penjajahan

PpH 5 % bagi yang berpendapatan dibawah 50 juta …. nggak punya NPWP bisa kena 25%

PPh 10% bagi yang 50 juta ke atas … klo nggak punya NPWP bisa kena 35%

Yang paling enak jelas untuk para karyawan, lha kalau pengusaha bisa njleput maut koit…karena masih kena juga PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang besarnya bisa 10% – 15% juga

Yang jadi masalah, selain NPWP masih ada Pajak Bumi Bangunan, Pajak Kendaraan Berrmotor, Pajak Pulsa, Pajak Hasil Pertanian, Pajak Pertambahan Nilai pada semua barang yang anda beli ….. yang kurang cuma satu, Pajak Kepala …

Tambah Gila, WARTEG DIPAJAKI … terus DISUBSIDI apa?


Seperti yang pernah JUPe tulis sebelumnya, bahwa dalam hubungan Pemerintah dan Rakyat, itu ada Kewajiban dan Hak. Kewajiban rakyat adalah membayar pajak, dan hak rakyat adalah mendapat subsidi.

Setelah pemerintah mangkir dari subsidi BBM, padahal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu naik tiap tahun….BBM tanpa subsidi plus jalan nggak nambah-nambah malah berlubang sana-sini…Opo yo adil?…Haknya rakyat mana?

Naghhh, sekarang pemerintah kita itu makin mirip aja dengan penjajah Belanda. Moosssok, warung rakyat seperti Warteg kena pajak 10% langsung per nota….lha terus nanti timbal baliknya (Subsidi) ke konsumen apa?…parkir di warteg aja udah mbyar, ngrokok di warteg juga udah kena pajak dan cukai (Rokoknya), sms di warteg juga kena pajak (Pulsanya), ehhhh ndilalah masih kena tilang pak polisi yang kita gaji tiap bulan (dari pajak) … minta disogok pula 😕

monggo beritai … 😛

Makan di Warteg Langsung Kena Pajak

Jakarta – Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak restoran kepada pengusaha warteg. Pungutan sebesar 10 persen dari total pembayaran usai pelanggan menikmati hidangan di warteg.

Tidak ada struk khusus dalam pajak warteg ini, Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem ‘self assesment’ untuk menarik pajak tersebut.

“Jadi kita gunakan sistem ‘self assesment’, artinya pengusaha warteg sendiri yang membayarkan nilai pajaknya ke kas daerah. Jadi setiap pelanggan makan langsung kena pajak 10 persen, pajak itu dikumpulkan dan tiap bulan diserahkan ke kas,” ujar Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Arif Susilo, kepada detikcom, Rabu (1/12/2010).

Sebelum hal tersebut dilakukan jajaran Dinas Pelayanan Pajak DKI terlebih dahulu akan melakukan pendataan terhadap warteg yang bisa dikenakan pajak. Warteg yang akan dikenakan pajak, adalah yang beromzet lebih dari Rp 60 juta pertahunnya.

“Pengusaha warteg menghitung sendiri pajaknya, tiap bulan dia akan menyetorkan pajaknya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menyerahkan surat setoran pajak daerah (SSPD). Uang tersebut akan masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk kepentingan daerah,” terangnya.

Arif mengimbau agar pengusaha warteg yang memiliki penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun, sukarela mendaftarkan dirinya ke Dinas Pelayanan Pajak. Kemudian, pihaknya akan melakukan pemantauan dan monitoring dengan melihat catatan keuangan pengusaha warteg tersebut.

“Jika mereka memenuhi syarat, kita berikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Nanti mereka memberikan setoran pajak ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), melalui unit kas daerah yg ada di kecamatan. Nanti kita akan kembangkan lagi kantor-kantor ini agar ada di seluruh kecamatan,” tandasnya.

Pajak restoran yang akan dikenakan kepada warteg ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan 23 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran sebesar 10 persen untuk warteg.

Berikut bunyi pasal 22 dan 23 UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah:

Pasal 22 Pajak Restoran adalah pajak  atas  pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 23 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sumber: detiknews.com

Kemana Larinya Uang Pajak STNK


Sudah sangat clear dan jelas, bahwa semua kendaraan yang melintas dijalanan negeri ini wajib bayar pajak setiap tahun untuk perawatan dan penambahan badan jalan.

Jadi, untuk membangun Jalan…entah itu Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten bahkan Jalan Desa sekalipun….uang untuk membangun dan memperbaiki selalu ada dan tersedia… very liquid …. kata orang manajemen…karena selalu terbayar tepat pada waktunya….

Pendapatan perdaerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak STNK) ini suangat buessaar:  DKI Jakarta pertahun rata-rata 6 Trilliun, Jawa Barat rata-rata 5 Trilliun, Jawa Timur  rata-rata 5 trilliun juga…nah lhooo

Uang segede itu, harusnya sudah cukup untuk memperbaiki dan membangun Jalan di tiap propinsi …. kan pemasukanya dihitung ditiap Propinsi…tapi kenyataanya….sekedar tambal sulam aja Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah……………selalu aja alesan nggak ada dana….nggak ada anggaran….nggak ada malu…